JAKARTA, iNTREN – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan agar jangan ada pihak yang terlibat dalam praktik pertambangan ilegal, sekalipun para perwira tinggi TNI, Polri hingga para politisi-politisi partai politik. Dia mengungkap adanya laporan soal 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara Rp 300 triliun.
Pada pidato kenegaraan, Jumat (15/08/2025), Prabowo mengindikasikan banyak praktik pertambangan ilegal oleh para jenderal dari TNI maupun Polri. Dirinya mengingatkan bahwa dia pun juga dulu merupakan senior di TNI, yang dulu dinamakan ABRI.
“Saudara-saudara wakil rakyat yang sudah tahu keadaan yang sebenarnya, benar? Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Segala ulah apalagi saya ini senior mantan tentara, jadi junior-junior itu jangan macam-macam ya,” terangnya di hadapan anggota DPR dan DPD.
Mantan Menteri Pertahanan di erah Presiden Joko Widodo itu berpesan, apabila masyarakat ingin melakukan usaha pertambangan, maka dibuat dengan sistem koperasi. Legalitasnya juga harus diberikan pemerintah, asalkan tidak dijadikan praktik penyelundupan.
“Kalau rakyat yang menambang, ya sudah kita bikin koperasi, kita legalkan. Tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup, nyelundup ratusan triliun,” terang presiden ke-8 itu.
Prabowo lalu mengungkap pemerintahannya akan menertibkan sebanyak 1.063 tambang ilegal atau yang melanggar aturan. Tambang-tambang itu didapatkan informasinya oleh Prabowo dari aparat. Kepala Negara juga menyebut praktik tambang ilegal itu menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp 300 triliun.
“Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal. Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun,” terangnya.
Untuk itu, dia meminta dukungan dari seluruh elemen termasuk parlemen. Dia mengeklaim ada figur besar seperti jenderal aktif maupun mantan, dari TNI atau polisi, yang menjaga praktik tambang ilegal.
“Dan saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI, apakah jenderal dari polisi, atau mantan jenderal, tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ucapnya.
Peringatan Prabowo itu juga ditujukan kepada sesama pimpinan partai politik dan politisinya. Termasuk partainya sendiri yakni Gerindra. “Sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota semua partai termasuk partai saya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin merespon baik komitmen Prabowo. Menurutnya, ini bukan kali pertama Prabowo memperingatkan masalah tambang ilegal. “Tentu itu sangat baik dan presiden itu mention bukan baru pertama kali. Di kesempatan-kesempatan sebelumnya beliau sangat concern terhadap bagaimana upaya memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan praktik-praktik yang memang tidak benar di periode beliau harus dijauhi,” ucap Sultan.
Sultan menyebut, DPD RI akan mendukung langkah Prabowo menumpas tambang ilegal. DPD sudah mempunyai fungsi legislasi untuk melakukan pengawasan.
“Kita punya fungsi pengawasan, kita punya fungsi legislasi, kita terus memantau dan mengawasi agar sesuai dengan pidato Presiden, semua sesuai, sesuai aturan aja dan undang-undang dan sesuai dengan regulasi,” ucap Sultan.
DPD bersama pemerintah, kata Sultan, akan memperbanyak pengawasan agar masalah tambang ilegal bisa diselesaikan.
“Tentu pengawasan kita banyak ya, pengawasan kita bisa turun ke daerah memastikan semua kerja-kerja bukan hanya kerja-kerja eksekutif, tapi penyelenggara negara termasuk di dalamnya, institusi kita awasi dengan baik agar sesuai tugas dan fungsinya,” tandas Sultan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pernyataan Prabowo akan menindak tegas para jenderal ataupun mantan jenderal dari TNI dan Polri yang menjadi beking tambang ilegal.
Yusril mengatakan, konteks pembicaraan Prabowo adalah penegakan hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam tambang ilegal karena dilarang dan merugikan rakyat serta lingkungan.
“Ya, karena memang ini penegakan hukum, semua yang dilakukan itu berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, pertambangan itu kan prinsipnya dilarang ilegal, jadi kalau izinnya tidak benar atau palsu atau lewat waktu, pemerintah dapat mengambil suatu langkah hukum yang tegas utk menindak penambang-penambang ilegal seperti itu,” ujar Yusril.
Dia mengatakan, banyak modus yang dilakukan oleh penambang ilegal, termasuk mengekspor hasil tambangnya ke luar negeri dan uangnya juga disimpan di luar negeri.
“Karena ini kaitannya dengan kekayaan negara yang diambil, apalagi kadang-kadang di ekspor ke luar negeri, uangnya disimpan di luar negeri, jadi tambang itu jadi sama sekali tidak membawa manfaat bagi kepentingan rakyat banyak,” tukas Yusril.
Menurut Yusril, Prabowo juga sedang fokus pada penegakan hukum tanpa pandang bulu, terutama dalam masalah kehutanan, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan sebagainya.
Adapun pemerintah, kata dia, sudah mengambil langkah-langkah konkret dan pasti dalam penegakan hukum, seperti mencabut perizinan dan membatalkan tanah-tanah yang terlantar yang sudah diberikan HGU tapi tidak diusahakan.
“Begitu juga dalam mengatasi berbagai masalah terkait dengan masalah kehutanan. Jadi kalau hal-hal yang lain yang ditegaskan oleh Pak Presiden, juga adalah masalah narkoba, masalah judi online, itu dulu sudah kita atasi. Tapi persoalan-persoalan sekarang ini kejahatan-kejahatan yang terkait dengan ekonomi sebenarnya dan Pak Presiden sangat keras memberantas ini,” pungkasnya. (***)
Editor: Guntur Marchista Sunan
