JAKARTA, iNTREN – Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Chaikal Nuryakin menyatakan, pemerintah seakan menggelontorkan sejumlah kebijakan untuk merespon ketidakpastian ekonomi global. Padahal, pemerintah justru yang menciptakan ketidakpastian ekonomi terjadi di dalam negeri.
Salah satu kebijakan pemerintah yang disebut menciptakan ketidakpastian ekonomi tak lain adalah perubahan struktur anggaran. Tak ayal, hal itu pula yang pada gilirannya berpotensi membuat banyak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri padat karya.
“Pemerintah juga menciptakan ketidakpastian itu, seperti dari banyaknya perubahan drastis di awal tahun,” beber Chaikal.
Menurut Chaikal, banyak perubahan drastis yang terjadi di awal tahun. Mulai dari perubahan struktur anggaran, sistem perpajakan (Coretax), kasus korupsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga dengan gejolak di sektor industri seperti Sritex.
Semua sentimen ini membuat pelaku ekonomi menaruh ekspektasi yang semakin buruk terhadap perekonomian nasional.
Dia juga menekankan bahwa seharusnya fokus utama dari pemerintah bukan hanya pada kredibilitas kebijakan fiskal dan moneter, tetapi juga pada pengelolaan risiko dan stabilitas kebijakan.
“Tidak cukup dengan kredibilitas, tidak cukup dengan misalnya memposisikan ibu Sri Mulyani dalam kabinet. Namun pemerintah harus memitigasi ketidakpastian ini, bukan justru malah menciptakannya,” ujar Chaikal.
Menurut dia, perubahan drastis dalam suatu kebijakan bakal memunculkan ketidakpastian. Dinamika perubahan sejumlah kebijakan yang terjadi dalam satu waktu yang bersamaan ini membuat pemerintah harus bekerja lebih keras.
“Artinya, bukan hanya menyangkut kredibilitas tetapi juga dibutuhkan upaya tambahan dalam mengatasi ketidakpastian tersebut dengan arah kebijakan yang jelas dan konsisten,” pungkas Chaikal. (***)
Editor: Guntur Marchista Sunan
