Indeks Optimisme Politik Rendah, Masalah Korupsi Jadi Sorotan
Kebiasaan tidak baik politikus Indonesia sudah dicap buruk oleh rakyat. Contohnya saja, kursi DPR RI banyak yang kosong saat rapat paripurna. (Foto: Dok iNTREN)

Indeks Optimisme Politik Rendah, Masalah Korupsi Jadi Sorotan

JAKARTA, iNTREN – GoodStats kembali meluncurkan Indeks Optimisme 2025, sebagai bagian dari pengukuran persepsi optimisme masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Terdapat delapan dimensi yang diukur dalam indeks kali ini, di mana setiap dimensi didukung oleh 2-3 unsur untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Adapun dimensi yang dijadikan dasar adalah dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi dan inovasi, politik dan pemerintahan, budaya dan kreativitas, sosial dan toleransi, serta geopolitik dan hubungan internasional.

Indeks Politik Jadi yang Terendah di 2025

Indeks Optimisme 2025 dalam berbagai dimensi. (Data by GoodStats)

Dalam rilis tersebut, tercatat bahwa indeks optimisme pada 2025 adalah 5,51, dari skala 1-10. Indeks tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 yang pernah mencapai 7,77. Itu berarti, responden tergolong netral mengenai hal-hal yang akan terjadi di Indonesia.

Lebih lanjut, adapun dimensi dengan indeks tertinggi adalah indeks budaya dan kreativitas, yang memiliki indeks sebesar 6,75. Sementara itu, dimensi dengan indeks paling rendah adalah politik dan pemerintahan, yang menyentuh angka 3,87. Indeks politik dan pemerintahan mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (5,72).

Tidak ada satu dimensi yang disimpulkan sebagai optimistis, dan indeks politik serta pemerintahan merupakan satu-satunya dimensi yang dinyatakan pesimistis pada tahun ini.

Pesimisme Akan Berkurangnya Korupsi

Indeks Optimisme 2025 Dimensi Politik dan Pemerintahan. (Data by GoodStats)

Dalam dimensi yang kelima yaitu politik dan pemerintahan, unsur yang mendapat persentase pesimistis tertinggi adalah korupsi, yaitu sebanyak 67,4 persen. Hanya 14,4 persen responden yang merasa optimistis akan berkurangnya tindak korupsi di tanah air.

Aspek lainnya seperti keyakinan bahwa masyarakat memiliki ruang suara yang lebih besar dalam kebijakan publik, mendapat persen optimisme sebesar 22,4 persen, tertinggi dibanding unsur lainnya. Sebanyak 53,3 persen responden masih pesimis akan hal tersebut.

Terakhir, sebanyak 60,1 persen responden pesimistis akan keyakinan bahwa pemerintah akan lebih transparan dan akuntabel. Hal tersebut mencerminkan bahwa meskipun Indonesia telah menetapkan pemimpin-pemimpin baru, segala hal yang terjadi setelahnya justru meningkatkan pesimisme di kalangan masyarakat.

Sejak pertama kali survei untuk indeks optimisme digelar, dimensi ini konsisten menjadi titik terlemah dalam persepsi publik. Kekecewaan tampak mengakar, terutama karena janji perbaikan tata kelola, pemberantasan korupsi, dan partisipasi publik belum banyak terwujud di lapangan.

Indeks yang rendah bukanlah tanda apatisme, melainkan cerminan sistem yang dianggap stagnan. Temuan ini sepatutnya menjadi peringatan keras agar pembenahan dilakukan segera, bukan malah menormalisasikannya.

Adapun Survei Optimisme 2025 dilakukan pada 3 Juni hingga 3 Juli 2025, dengan jumlah responden sebanyak 1.020. Survei dilakukan dengan metode kuantitatif online survey serta Forum Group Discussion (FGD).

Pemerintah Perlu Benahi Masalah Korupsi

Reverendus Pater Prof Dr Franz Magnis-Suseno, atau yang lebih dikenal dengan Romo Magnis, budayawan dan guru besar ilmu filsafat, mengungkapkan bahwa korupsi adalah ancaman serius bagi masa depan Indonesia.

Menurutnya, terdapat dua karakter yang perlu didorong agar seorang pribadi menolak untuk melakukan tindakan korupsi, yaitu dengan mengembangkan karakter yang bertekad jujur dan mengembangkan karakter yang bertanggungjawab.

“Dengan didorongnya dua karakter tersebut, saya berharap tumbuhnya kesadaran bahwa tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan, bukan hanya sekadar karena dilarang dan tidak menguntungkan diri sendiri,” katanya.

Baginya, korupsi merupakan bentuk kekurangan dalam sikap atau kemauan. Hal ini yang masih banyak ditemukan pada badan pemerintah hingga sekarang, menjadikan masalah korupsi masih merajalela. (***)

Editor: Guntur Marchista Sunan

 

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *